Sabtu, 20 April 2013

TANYA JAWAB SOAL HUKUM LAUT

Apakah kapal asing dapat dibebankan suatu pungutan karena melintasi suatu laut teritorial ?
Jawab : Tidak ada pungutan yang dapat dibebankan pada kapal asing hanya karena melintasi laut teritorial. Pungutan dapat dibebankan pada kapal asing yang melintasi yang melntasi laut teritorial hanya sebagai pembayaran bagi pelayanan khusus yang diberikan kepada kapal tersebut. Pungutan ini harus dibebankan tanpa diskriminasi. (Pasal 26 Konvensi Hukum Laut PBB 1982).

Sebutkan beberapa perjanjian perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangganya?
Jawab: Persetujuan-persetujuan/ perjanjian-perjanjian perbatasan yang telah diselesaiakan dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara tetangga :
  1. Agreement between the Goverment of the Republic Indonesian and the Goverment of Malaysia relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the two Countries. Ditandatangani di Kuala Lumpur, 27 Oktober 1969, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 Mulai berlaku 7 Nopember 1969.
  2. Traety between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Teritorial Seansof the two Countries in the Strait of Singapore. Ditandatangani di Jakarta, 25 Mei 1973. UU Nomor 7 Tahub 1973. Mulai berlaku 29 Agustus 1974.
Sebutkan beberapa konflik batas landas kontinen dan hak kepulauan di Laut China?
Jawab : Beberapa persengketaan pulau-pulau dan kepulauan di luat China Selatan dan China Timur sebagai berikut :
  • Raracel : RRC vs Vietnam
  • Sparatly : China vs Vietnam vs Taiwan vs Malaysia vs Filiphina
  • Pulau Pratas (Donggala) : China vs Jepang vs Taiwan
  • Gosong Macclesfield : China vs Filiphina
  • Teluk Tonkin : RRC vs Vietnam
  • Senkaku : Jepang vs Taiwan vs China
  • Kepulauan Takeshima dan Danjo : Jepang vs Korea Selatan
  • Kuril : Jepang vs Rusia 
Jelaskan beberapa hal yang langsung menyangkutkepentingan nasional Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ? Beberapa hal yang langsung menyangkut kepentingan nasional Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai berikut (Mochtar Kusumaatmaja, 1982):
  • Walaupun ketentuan-ketentuan tentang negara kepulauan (archipelagic state) dalamkonvensi hukum laut PBB 1982 merupakan ketentuan-ketentuan yg terpenting bagi Indonesia, namun beberapa ketentuan lainnya yg juga penting bagi Indonesia karena erat hubungannya dengan perkembangan di dalam negeri Indonesia menjadi hal yg sama , Salah satu diantaranya adalah ketentuan-ketentuan mengenai landas kontinen (continental shelf). Menurut definisi baru sebagaimana terhadap dalam salah satu pasal Konvensi, pengertian baru landas kontinen sudah lama sekali terlepas dari dantidak ada hubungannya lagi dengan arti paparan kontinen dalam arti geologi. Pasal 76 Konvensi PBB tentang Hukum Laut menetapkan suatu batas jarak 200 mil dari garis pangkal, dalam hal tepi kontinen (continental margin), tidak sampai jarak itu. Dalam hal kelanjutan alami dari wilayah daratnya melebihi jarak 200 mil, maka batas luarnya adalah hingga pinggiran luar dari tepian kontinen. Karena di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain (Thailand, Malaysia, Filhipina dan Vietnam ) ketentuan baru tentang landas kontinen ini mempunyai arti praktis hanya untuk daerah dasar laut di sebelah Barat Pulau Sumatera dan sebelah Selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara saja.

Kamis, 18 April 2013

TAPAL BATAS

'' NATUNA BISA JADI SUMBER KONFLIK "

Wilayah Kepulauan Natuna berpotensi menimbulkan konflik antar negara karena China da Vietnam masih mengklaim kepulauan itu sebagai wilayah kedaulatannya.
   Said Dja'far Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan potensi yang terkandung di Natuna bukan hanya dari sumber daya alam melainkan konflik antara negara yang menyangkut tapal batas.
       Terbukti sampai hari ini, China dan Vietnam masih mengklaim kepulauan Natuna masuk ke dalam wilayah negaranya, ''ujarnya dalam seminar Paradigma Archipelago State Indonesia kemarin. Dia mengatakan kerawanan konflik antar negara makin diperkuat oleh belum diverifikasinya tapal batas Provinsi Kepri yang meliputi batas nasional maupun internasional, dimana Natuna bersinggung langsung dengan empat negara yakni China, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.
      Tapal batas yang dimiliki oleh kabupaten kepulauan terjauh di kepri itu berupa sebuah pulau karang yang terletak di perbatasan beberapa negara yang masih mengklaim wilayah itu.
       Jadi bisa dikatakan kondisi Natuna masih sangat rawan, dan pemerintah baik daerah dan pusat harus segera melakukan langkah strategis, ujar Said. Kabupaten Natuna terbentuk pada tahun 1999 bersamaan dengan tiga kabupaten/ kota pemekaran di wilayah kepulauan ini yaitu Batam dan Karimun. Jumlah penduduk di Natuna mencapai 84.000 jiwa atau setara 45.000 kepala keluarga. Kabupaten yang paling terpencil di sebelah utara wilayah Riau Kepulauan itu terdiri dari atas 127 pulau dan terbagi atas sembilan kecamatan dan berpenduduk 85.000 jiwa.
      Penduduk yang tersebar di beberapa pulau besar itu diantaranya Ranai, Tarempa, Matak, dan Sedanau. Pulau Matak sendiri menjadi basis beberapa perusahaan multinasional bidang minyak dan gas. Tercatat potensi gas bumi di Natuna Timur yang dirilis oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai 45 triliun kaki kubik, sedangkan kawasan Natuna Barat dengan kandungan tersedia  triliunan kaki kubik terlebih dahulu telah dieksplorasi oleh beberapa perusahaan  migas internasional.
     Kekayaan alam Natuna itulah yang bisa menjadi pemicu klaim dari negara lain terhadap kabupaten yang berdaulat ini, papar Said. Sementara itu Syamsul Bahrum, Ketua Badan Penanaman Modal Kota Batam, menilai letak Natuna yang terjepit di antara dua wilayah Malaysia diprediksi bakal memicu konflik yang tidak kalah besarnya.

Rabu, 17 April 2013

REZIM KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL


Latar Belakang Lahirnya Prinsip Common Heritage of Mankind ( Warisan bagi Umat Manusia ) dalam Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982

Salah satu kemajuan teknologi yang menakjubkan dewasa ini yang telah membawa persoalan-persoalan baru bagi hukum internasional adalah dimungkinkannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral di dasar laut dan jauh dari pantai. Pada tahun 1873, ekspedisi Kapal Challenger telah menemukan barang tambang nodul polimental dengan ukuran sebesar kentang yang berserakan di sebagian besar dari dasar laut samudra dalam di luar landas kontinen pada kedalaman 3500 meter. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Kawasan Clarion - Clipperton di Samudra Pasifik mengandung sebanyak  1,5 trilyun ton barang tambang nodul polimental. Barang tambang ini terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis, tetapi hanya empat jenis yang dapat di perdagangkan dewasa ini, yaitu tembaga, kobal, nikel, dan mangan.
     Seperti kita ketahui, teknologi penambangan dasar laut samudra tersebut hanya dikuasai oleh negara-negara industri maju. Masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada waktu itu adalah belum adanya pengaturan yang jelas mengenai garis batas landas kontinen yang berhubungan dengan kawasan dasar laut samudra dalam dan status hukum kawasan tersebut dan sumber daya alamnya.
       Hal-hal tersebut mendorong delegasi malta dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1967 mengungkapkan adanya kehawatiran mengenai kemungkinan timbulnya sengketa tuntutan yurisdiksi nasional terhadap kawasan dasar laut samudra dalam. Delegasi Malta melalui Duta Besar di PBB Dr. Arvid Pardo mengusulkan kepada Majelis Umum PBB agar sumber daya alam mineral yang terkandung dikawasan dasar laut samudra dalam di luar batas landas kontinen suatu negara ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia. Perkembangan penting yang perlu dicatat adalah usulan Malta yang mendapat dukungan dari negara-negara berkembang lainnya telah mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB No. 2749 (XXV) tahun 1970 yang menyatakan bahwa:
  1. The sea-bed anda ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limit of national yurisdiction (herein after referred to as the are), as well as the resources of the Area, are the common heritage of mankind;
  2. The area shall not be subject to appropriation by any means by State or person, natural or juridical, and no State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any parts thereof;
  3. No State or person, natural or juridical shall claim, or exercise acquire rights with respect to the Area or its resources incompatible with the international law regime to be established anda the principles of this Declaration minerals;
  4. All activities regarding the exploration and exploitation of the resources of the Area and other related activities shall be governed by the international regime to be established.
        Menurut negara-negara berkembang resolusi Majelis Umum ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada negara-negara  untuk tidak mengklaim kawasan dan sumber daya alamnya sebagai wilayah kedaulatan atau hak-hak berdaulat. Sedangkan negara-negara industri maju memandang resolusi di atas hanya mempunyai kekuatan sebagai anjuran kepada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
        Namun, terlepas dari masalah-masalah pokok yang menyangkut kekuatan hukumnya, resolusi Majelis Umum tersebut di atas telah mendorong lahirnya resolusi Majelis Umum PBB No. 2750 (XXV) tahun 1970 yang memutuskan diselengarakannya Konferensi Hukum Laut III pada tahun 1973 dengan mempercayakan persiapannya kepada kepada United Nation s Seabed Committee. Tujuan diselenggarakannya Konfernsi Hukum Laut III ini adalah untuk meninjau kembali Konvensi-konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan mendorong lahirnya Konvensi Hukum Laut baru yang lebih koprehensif. Bagi negara-negara berkembang penyelenggaraan Konferensi Hukum Laut III merupkan forum internasional bagi mereka dalam mengambil peranan aktifnya untuk mengusulkan diciptakannya rezim hukum laut internasional yang lebih adil dan komprehensif.
      United Nations Seabed Commitee dibagi kedalam 3 (tiga) sub- komite, yaitu :
  • Sub- Komite I yang menangani rezim hukum laut internasional tentang penambangan dasar laut samudra dalam;
  • Sub Komite II menangani semua permasalahan dalam hukum laut internasional umum seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan lain sebagainya;
  • Sub - Komite III, yang antara lain menangani maslah penelitian ilmiah adan alih teknologi kelautan.
     Perlu dicatat bahwa Sidang Sub - komite I behasil mencapai kesepakatan mengenai penetapan batas terluar landas kontinen suatu negara yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah wilayah darat sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan lebar laut teritorial, dan dalam keadaan tertentu dapat mencapai jarak 350 mil laut tergantunga tepian kontinennya. Penetapan batas landas kontinen berdasarkan kriteria kemampuan teknologi , juga memberikan ukuran yang jelas dalam menetapkan kawasan dasar laut samudra dalam yang berada di luar batas yurisdiksi nasional.
     Hal ini yang perlu dicatat adalah perencanaan yang dimainkan oleh Sub -komite I dalam mengembangkan sistem paralel untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral di Kawasan. Sistem paralel adalah suatu sistem sama dan serupa yaitu: (1) diakui perlunya adanya Badan Otorita Internasional; (2) Otorita ini akan membentuk The Enterprise atau Perusahaan dari suatu negara atau negara suatu daerah pertambangan didasar laut samudra dalam menjadi dua secara sama dan serupa, yang diberikan kepada The Enterprise dan kepada Perusahaan/ Negara yang meminta izin; (4) dibawah pengaturan dan pengawasan Otorita, Perusahaan (investor negara maju) diharapkan akan mengalihkan teknologinya kepada Enterprise.
     Sistem paralel ini merupakan kompromi yang dicapai untuk mengakomodasikan pandangan negara-negara berkembang yang menginginkan agar kegiatan penambangan di Kawasan hanya dilakukan oleh The Interprise dan pendirian negara-negara maju yang menghendaki kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta dengan memperoleh izin dari Otorita.
         Setelah melalui perundingan yang memakan waktu 9 (sembilan) tahun, Konvensi Hukum Laut PBB ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Jamaika. Lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan tonggak sejarah yang penting, karena memuat pengaturan tentang penambangan dasar laut samudra dalam (Kawasan) dengan menganut sistem paralel yang diatur  dalam Bab XI dan Persetujuan Implementasi Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi, negara- negara industri maju menolak untuk meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, karena berbeda pandangan dengan negara-negara berkembang mengenai berbagai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup pelaksanaan ketentuan Bab XI Konvensi. Atas dasar itu, setelah dilakukan serangkaian konsultasi informal di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB guna menyelesaiakan perbedaan-perbedaan tersebut, pada tanggal 28 Juli tahun 1994 sidang Majelis Umum PBB menerima Persetujuan Implementasi Bab XI Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Sehari setelah penerimaan naskah perjanjian, persetujuan ini ditandatangani oleh 41 (empat puluh satu negara). Kedalam nya termasuk Australia, Negara-negara Uni Eropa, Brazil, Republik Rakyat Cina, India, Indonesia, Jepang, Nigeria dan Amerika Serikat. Persetujuan Implementasi Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982 ini dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara maju, sehingga mereka diharapkan dapat menjadi peserta Konvensi Hukum Laut 1982.
         Persetujuan tersebut disertai dengan suatu lampiran, dibagi kedalam 9 bagian yang mengatur berbagai maslah yang diindentifikasikan sebagai problem areas selama konsultasi berjalan. Masalah-masalah tersebut adalah pembatasan produksi barang tanbang mineral yang dihasilkan dari Kawasan, pembebanan biaya terhadap negara peserta, The Enterprise, mekanisme pengambilan keputusan dari Otorita, alih teknologi, dana kompensasi, amandemen terhadap Konvensi dan perlindungan lingkungan laut Kawasan. Persetujuan Implementasi tersebut telah merubah secara mendasar rezim kawasan dasar laut samudra dalam dari Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982.
       

Minggu, 14 April 2013

PELATIHAN SHIPPING PRAKTIS

Pokok -Pokok Pengertian Keagenan Umum dan Port Clearence
  1. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional yang khusus di dirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia
  2. Keagenan Umum (General Agent) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain di Indonesia atau perusahaan pelayaran asing di luar negeri (selaku prinsipal) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal prinsipal (Kapal milik, kapal carter yang di operasikannya)
  3. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal dipelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
  4. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional.
  5. Usaha Keagenan Awak Kapal adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen, dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi.
  6. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan angkutan yang memuat kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
  7. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang di selenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
  8. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegitan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang di selenggarakan oleh perusahaan angkuatan laut.
  9. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia (Indonesian National Shipping Company) yang melakukan kegiatan angkuatan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan luar negeri.
  10. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing (Foreigh Shipping Company) yang kapal - kapalnya melakukan kegiatan angkuatan laut  ke dan dari pelabuhan Indonesia.
  11. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner's Representative) adalah badan usaha atau perorangan WNI atau perorangan WNA yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing diluar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia.
  12. Kapal adalah kenderaan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kenderaan di bawah permukaan air, seta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
  13. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesina, dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, termasuk perlengkapan perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
  14. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari awak kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
  15. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
  16. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang di keluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
  17. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang di angkat oleh Menteri  dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dari keamanan pelayaran.
  18. Pejabat Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran.
  19. Badan Klsifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal. jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
  20. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
  21. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga p[emerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
  22. Badan Usaha Pelabuahan adalah badan usaha yang kegiatan uasahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
  23. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah peraiaran dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
  24. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah linkungan kerja perairan pelabuhan yang di pergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
  25. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkunagan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
  26. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
  27. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar propinsi.
  28. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatandan keamanan berlayar, tempat perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
  29. Trayek adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
  30. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang di gunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
  31. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
  32. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.
  33. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
  34. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
  35. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas terdampar dan telah ditinggalkan.