Jumat, 31 Mei 2013

Fuaddinur, SST.Mar: MARITIME WORLD: SEJARAH PENGUKURAN KAPAL

Fuaddinur, SST.Mar: MARITIME WORLD: SEJARAH PENGUKURAN KAPAL: MARITIME WORLD: SEJARAH PENGUKURAN KAPAL :      Sebelum ditetapkannya cara pengukuran kapal yang saat ini diberlakukan di banyak negara term...

Selasa, 28 Mei 2013

MARITIME WORLD: SEJARAH PENGUKURAN KAPAL

MARITIME WORLD: SEJARAH PENGUKURAN KAPAL:      Sebelum ditetapkannya cara pengukuran kapal yang saat ini diberlakukan di banyak negara termasuk Indonesia, masing-masing negara men...

SEJARAH PENGUKURAN KAPAL

     Sebelum ditetapkannya cara pengukuran kapal yang saat ini diberlakukan di banyak negara termasuk Indonesia, masing-masing negara menerapkan cara pengukuran yang berbeda-beda. Cara pengukuran kapal yang berbeda-beda ini kemudian menimbulkan permasalahan bagi kapal2 dengan rute pelayaran internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 1927 dibuat persetujuan tentang pengukuran kapal di Oslo, Norwegia. Isi persetujuan ini adalah pemberlakuan cara ukur MOORSOM dalam pengukuran kapal. Persetujuan ini berlaku bagi Indonesia dengan diberlakukannya Ordonansi Pengukuran Kapal (Sceepmentie ordonantie) 1927.
         Isi dari ordonansi pengukuran kapal ini adalah tentang pemberlakuan cara ukur MOORSOM bagi kapal2 Indonesia. Cara ukur MOOSOM sendiri telah diterapakan sejak tahun 1855 di Inggris dan negara2 jajahannya. Kemudian penerapannya diikuti oleh Austria, Italia, Turky, Norwegia dan Finlandia pada tahun 1886, Tetapi, dalam pelaksanaannya satu negara dengan negara yang lain mempunyai sistem yang berbeda-beda.
        Menyadari betapa pentingnya penetapan suatu sistem universal untuk pengukuran kapal guna melayani pelayaran internasional, maka pada tanggal 27 Mei s/d 23 Juni diadakan suatu konferensi di London yang bertujuan merumuskan suatu konvensi internasional tentang pengukuran kapal. Konferensi ini menghasilkan tiga rekomendasi yang timbul dari pertimbangan2 mendalam. Ketiga rekomendasi tersebut adalah :
  1. Disahkannya International  Convention  on Tonnage Measurment of Ships 1969;
  2. Penggunanaan isi kotor (Gross Tonnage) dan isi bersih (Net Tonnage) sebagai parameter pengukuran; dan
  3. Adanya penafsiran yang seragam terhadap definisi berbagai istilah.
Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan hasil konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pengesahan International Convention on Tonnage Measurment of Ships (TMS 1969).
       Beberapa hal penting yang perlu diketahui dari TMS 1969 adalah bahwa konvensi ini diterapakanya bagi kapal2 yang memiliki panjang 24 meter atau lebih (pasal 3-4). Sementara itu, bagi kapal2 yang panjang kurang dari 24 meter diatur oleh masing2 negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan TMS  1969 kemudian pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pengukuran Kapal2 berbendera Indonesia yang berukuran panjang < 24 meter dapat diukur berdasarkan ketentuan Ordonansi Pengukuran Kapal 1927.
       Sesuai dengan petunjuk Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, maka Direktur Jenderal Perhubungan Laut kemudian menetapkan Kepusannya Nomor PY.67/1/13-90 yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan pengukuran kapal2 Indonesia. Kemudian dalam keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.67/1/13-90 menyebutkan bahwa terdapat tiga cara pengukuran kapal2 di Indonesia :
  1. Pengukuran untuk kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih dapat di ukur dengan cara pengukuran internasional, dengan rumus GT = K1 x V;
  2. Pengukuran untuk kapal berukuran panjang < 24 meter dapat diukur dengan cara pengukuran dalam negeri, dengan rumus GT = 0,353 x V; dan
  3. Pengukuran utk kapalberukuran panjang < dari 24 atas permintaan pemilik kapal dapat diukur dengan cara pengukuran internasional, dengan rumus GT= 0,25 x V.
Panjang kapal yang dimaksud diatas adalah sesuai dengan ketentuan TMS 1969 yaitu 96 persen dari panjangnya garis air (Water Line) sekurang-kurangnya  pada 85 persen dari ukuran dalam tebesar (Least Moulded Depth) diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang dari bagian depan haluan sampai sumbu poros kemudi pada garis air. Definisi ini dalam bidang arsitektur perkapalan (Naval Architecture) dikenal dengan Lenght  Perpendicular (LPP) atau (LBP) yang merupakan panjang kapal antara After  Perpendicular (AP) dengan Fore Perpendicular (FP).
      Panjang kapal bedasarkan TMS 1969  dijadikan dasar utk menentukan cara pengukuran GT yang akan digunakan terhadap kapal. Pada tanggal 17 Mei 2002 DIRJEN PERLA  menetapkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PY.67/1/16-02 tentang perubahan atas Keputusan DIRJE PERLA Nomor PY.67/1/13-90. Keputusan ini mengubah dan menggantikan rumusan cara pengukuran dalam negeri yang tecantum dalam pasal 26 ayat (1) Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PY.67/1/13-90 sehingga selengkapnya berbunyi :

Minggu, 26 Mei 2013

MARITIME WORLD: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)

MARITIME WORLD: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO): Intenational Maritime Organization (IMO) adalah merupakan salah satu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah...

Jumat, 24 Mei 2013

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)

  • Intenational Maritime Organization (IMO) adalah merupakan salah satu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah-masalah kemaritiman;
  • Didirikan berdasarkan Konvensi pembentukannya pada tanggal 6 Maret 1948 di Jenewa dan mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1958. Pada awal pembentukannya bernama IMCO (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization);
  • Sidang pertama kali pada tahun 1959;
  • Sejak tanggal 1 Mei 1982 diubah namanya menjadi International Maritime Organization, di singkat IMO;
  • Sekretariat IMO bermarkas di alamat: 4 Albert Embankment, London SEI 7SR, United Kingdom;
  • Dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (2004 oleh  MR.Efthimios dari Yunani (Gracee);
  • Sekretaris Jenderal sekarang Mr. Koji Sekimizu
  • Stuktur Organisasi IMO terdiri dari Assembly, Council, dan 5 Comittee.
Assembly (Majelis IMO)
  • Majelis IMO, merupakan lembaga tertinggi IMO (IMO Highest Governing Body) yang terdiri dari seluruh anggota IMO;
  • Anggota IMO saat ini berjumlah 168 negara (Cook Island baru saja masuk 2008);
  • Sidang sekali dalam dua tahun pada jadwal reguler, atau setiap saat bila dianggap perlu;
  • Bertanggung jawabuntuk menentukan program kerja, voting anggaran dan menentukan pengaturan keuangan dalam organisasi;
  • Juga bertugas melaksanakan pemilihan untuk anggota Dewan (Council)
Council (Dewan) IMO
  • Dewan IMO, adalah semacam "Governing Body" dalam IMO yang melaksanakan tugas-tugas organisasi IMO di antara dua masa Sidang Majelis (Assembly). Dewan IMO Merupakan badan executive di bawah Assembly, bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap kerja organisasi;
Tugas-tugas lain dari Dewan yaitu:
  • Mengkoordinasikan kegiatan badan-badan IMO yang lain;
  • Memperhatikan rancangan anggaran dan program kerja yang harus disampaikan kepada sidang Assembly,
  • Menerima laporan dan usulan dari Committee dan organ IMO yang lain serta dari negara-negara anggota untuk diteruskan ke Assembly dengan beberapa masukan dan rekomendasi yang tepat.
  • Mengusulkan calon Sekretaris Jenderal, yang kemudian di syahkan oleh Assembly.
  • Melakukan upaya pengaturan dan kerja sama dengan berbagai Organisasi di luat IMO, yang kemudian disyahkan melalui Assembly.
Council (Lanjutan)
  • Dewan IMO beranggotakan 40 negara anggota IMO (sejak 7 November 2002). Dari ke 40 negara anggota Dewan IMO tersebut terbagi dalam 3 kategori yaitu:
  • Kategori A terdiri dari negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar.
  • Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan maritime terbesar dalam "International Ship Borne Trade"
  • Kategori C terdiri dari 20 negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut atau navigasi, dan mencerminkan perwakilan yang adil secara geografis.
Council(Lanjutan)
  • Pemilihan anggota Dewan IMO dilakasanakan 2 tahun sekali, yaitu pada saat dilaksanakan sidang Assembly.
  • Negara-negara anggota yang ingin menjadi anggota Dewan wajib menyampaikan credential ke Sekretaris Jenderal IMO untuk mencalonkan diri pada kategori yang mereka inginkan.
  • Pada saat sidang Assembly, negara-negara yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan IMO akan diminta untuk menyampaikan pandangan umum dan tujuan pencalonannya, sebelum pemilihan dilaksanakan.
Committee
  • Maritime Safety Committee (MSC)
  • Marine Environment Protection Committee (MEPC)
  • Legal Committee (LEG)
  • Technical CO-operation Committee (TCC)
  • Facilitation Committee (FAL)
Karena banyaknya materi teknis yang harus di bahas dalam sidang-sidang, maka dibentuk sub-sub comittee.

Sub Committee
  • Baik Liquid and Gases (BLG), yang bertugas membuat rancangan-rancangan ketentuan mengenai pemadatan dan transportasi muatan cair dan gas secara curah dengan menggunakan kapal-kapal laut, termasuk bahan2 kimia dan cairan untuk penanganan polusi laut (dispersant)
  • Carriage of Dangerous, Solid Cargoes (DSC), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai pemadatan dan transportasi muatan berbahaya, muatan kering dan peti kemas.
  • Fire Protection (FP), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai pencegahan kebakaran di kapal.
  • Radio Communications and Search and Rescue (COMSAR), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai komunikasi radio di kapal dan pengaturan tentang SAR (Search and Rescue = pencarian dan pertolongan).
  • Safety of Navigation (NAV) bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai alat bantu navigasi dan alur2 pelayaran untuk keselamatan pelayaran serta aturan pencegahan tubrukan di laut.
Sub Committee (Lanjutan)
  • Ship Design and Equipment (DE), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai bangunan kapal dan semua peralatan di kapal berkaitan dengan keselamatan operasi kapal,
  • Stability and Load Lines and Fishing Vessels (SLF), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul, dan ketentuan keselamatan kapal2 panangkap ikan.
  • Standars of Training and Watchkeeping (STCW), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai pendidikan, pelatihan dan sertifikasi untuk para pelaut dan pihak2 yang bekerja di sector kemaritiman.
  • Flag State Implementation (FSI), bertugas membuat rancangan2 ketentuan mengenai pelaksanaan instrument2 IMO di negara2 anggota IMO dan negara2 bukan anggota IMO.
Perkembangan Aktivitas Keanggotaan Indonesia di IMO
  • Indonesia secara resmi menjadi anggota IMO sejak tanggal 18 Januari 1961,
  • Pertama kali mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1973, untuk periode keanggotaan 1973-1975,
  • Dua periode keanggotaan berikutnya, yaitu 1975 -1977 dan 1977-1979 Indonesia masih sebagai anggota Dewan IMO.
  • Gagal menjadi anggota Dewan pada 1979-1981 dan 1981-1983.
  • Pada sidang Assembly ke -13 yaitu pada tahun 1983, terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO, dan selalu terpilih sampai saat ini (13 periode berturut-turut).
Indonesia sebagai Archipelagie State
  • Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang eksistensinya telah diakui berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), pengakuan eksistensi sebagai negara maritime terbesar dalam berbagai forum internasional masih tetap diperlukan, termasuk dalam forum Sidang Council dan Sidang Assembly.
  • Sebagai anggota IMO yang cukup lama, hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 19 Kovensi IMO, yang merupakan aturan di bidang keselamatan pelayaran, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.
  • Termasuk Negara yang telah banyak meratifikasi Konvensi IMO, serta telah memperoleh banyak manfaat dalam ragka menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia, serta keuntungan lainnya bagi industri maritime nasional. 
Tanggung Jawab Sebagai Anggota IMO
  • Coastal State (Negara Pantai), menyediakan rambu-rambu navigasi pelayaran, melaksanakan SAR, memberikan tanda-tanda bahaya bagi keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran, dan kecelakaan kapal, melakukan investigasi terhadap kejadian pencemaran, memberikan pelayanan hidrografi dan pelayanan sistem pelaporan kapal.
  • Port State (Negara Pelabuhan) melakukan infeksi dan pengawasan terhadap kapal2 asing yang masuk pelabuhan, menyediakan fasilitas penampungan limbah (reception facilities) dan menyampaikan lapora.
  • Flag State (Negara Bendera), menerbitkan sertifikat, memberikan persetujuan, melaksanakan survei, memberikan pengakuan sertifikat, memonitor dan mengaudit organisasi yang diberi limpahan wewenang, melaksanakan investigasi, monitoring, verifikasi, merekrut surveyor dan menyampaikan laporan. (bagian hukum Ditjen Hubla).
Flag State/ Negara Bendera
  • Maritime Administration 
  • Departemen dan pihak2 terkait dengan implementasi instrumen IMO :
           Departemen Luar Negeri
           Departemen Kominfo
           Departemen Kelautan dan Perikanan
           Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           Kementrian Lingkungan Hidup
           BASARNAS
           Dishidros
           Institusi/Stakeholders terkaita lainnya



Minggu, 12 Mei 2013

SURVEY DAN SERTIFIKASI

  1. Pengertian tentang kapal berdasarkan UU.No.17/2008 tentang Pelayaran : Kapal adalah kenderaan air dengan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kenderaan yang berdaya dukung dynamis, kenderaan dibwah permukaan air, serta alat apaung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (Pengertian kapal juga dapat dilihat di KUHD Psl. 309 & 310 serta Solas, 1960) 
  2. Sejarah mulai dikenalnya kapal; Kapal yang dimiliki oleh nenek moyang kita berupa rakit-rakit yang digerakkan dengan dayung penggalah yang terbuat dari kayu dan bambu, namun lambat laut nenek moyang membuat kapal dari kayu besar yang dilubangi dan alat penggeraknya dari layar. Pada tahun 1670 seorang pelaut yang bernama Amana Gappa telah berhasil menyusun Undang-Undang Pelayaran dan oleh raja bone beliau diberi gelar  "Matowa" (Kepala perdagangan yang berkedudukan di Makassar) 
  3. Pemberitahuan tentang Survey Kapal; Owner atau pemilik kapal mengajukan permohonan ke Ditkapel dengan melampirkan syarat-syarat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang belaku guna pelaksanaan survey, syarat-syarat yang dilampirkan terhadap kapal yang di beli oleh WNI di luar negeri yaitu : Bill of sale, Delation Certificate, Protokol of delivery and Acceptance, dan Gambar kapal lengkap.
  4. Persiapan Pelaksanaan Survey; Setelah Ditkapel menyatakan bahwa permohonan dari Owner telah lengkap maka Kaditkapel akan menerbitkan surat ijin penggantian bendera dan proses survey dapt dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai kualifikasi yaitu Marine Inspector, Radio Inspector, Tonnage Surveyor serta Marine Surveyor. 
  5. Pengawasan Survey; Pengawasan survey dilapangan dalam hal ini digalangan kapal dilakukan oleh ketua team serta anggota team yang melaksanakan tugasnya. Apabila terjadi masalah dilapangan (digalangan) maka ketua team akan melaporkan ke Kaditkapel Cq Kasubdit masing-masing untuk memohon petunjuk lebih lanjut.
  6. Jangka waktu pelaksanaan survey; Terhadap kapal baru dan lama yang Tonnase > 500 GT yang berada di galangan dalam dan luar negeri dapt dilakukan survey berkisar 2 s/d 3 hari, jangka waktu tersebut sudah termasuk pengisisan formulir survey serta pengisian perhitungan GT dan NT kedalam Calculation Sheet (Daftar Ukur Kapal)
  7. Laporan Hasil Survey; Terhadap laporan hasil survey yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk diserahkan kepada Kaditkapel Cq Subdit masing-masing untuk dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi masih ditemukan kekurangan maka, akan diterbitkan sertifikat sementara yang masa berlaku 3 bulan. Namun bila hasil evaluasi telah lengkap persyaratan akan diterbitkan sertifikat permanen dengan masa berlakunya 5 tahun.
Dasar Hukum Keselamatan Kapal ( PP. Nomor 51 Tahun 2002)
Pengertian Keselamatan Kapal sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 adalah Keadaan memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan perlengkapan kapal, alat penolong dan radio , elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 
 Pengertian Kenavigasian Kapal adalah menyangkut jaminan keselamatan dan keamanan, yang dimaksud Kenavigasian kapal adalah sebagai berikut :
  1. Alur dan perlintasan
  2. Sarana bantu navigasi
  3. Salvage dan pekerjaan di bawah air
  4. Hidrografi dan Meteorologi
  5. Pemanduan
  6. Pengerukan dan Reklamasi
  7. Penanganan kerangka kapal
  8. Telekomunikasi pelayaran.
Perlengkapan Navigasi Kapal; Terhadap kapal sesuai dengan ukuran,jenis dan daerah pelayaran harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan elektronika kapal yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perlengkapan navigasi kapal adalah sbb:
  1. Lampu isyarat
  2. Peta dan buku navigasi
  3. Pedoman magnit
Sedangkan untuk perlengkapan navigasi elektronika kapal antara lain:
  1. Radar
  2. Pesawat pencari arah
  3. Pesawat penerima Navtex, dan penerima Faximili
  4. GPS (Global Position System)
  5. LORAN ( Long Range Navigation)


Sabtu, 11 Mei 2013

KRONOLOGIS KESYAHBANDARAN DI INDONESIA

Pada masa Pemerintaha Hindia Belanda berdasarkan Haven Reglement 1925, di pelabuhan terdapat 2 (dua) institusi yaitu:
  1. Haven Direktie, yang mengoperasikan jasa fasilitas pelabuhan
  2. Haven Meester, yang melaksanakan dan mengawasi keselamatan kapal dan pelayaran (Syahbandar)
Pada tahun 1954 institusi di pelabuhan berubah nama menjadi :
  1. Jawatan Pelabuhan; dan
  2. Syahbandar, dengan tugas dan fungsi sama dengan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda
Pada tahun 1960, institusi pelabuhan menjadi :
  1. PN. Pelabuhan
  2. Syahbandar;dan
  3. Inspeksi Pelayaran Ekonomi, bertugas mengatur keseimbangan lalu lintas kapal dan muatan
Berdasarkan PP. No 1 tahun 1969
PN .Pelabuhan berubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan yang dipimpin oleh Administrator Pelabuhan yang juga merangkap selaku kepala Pemerintahan di Pelabuhan. Pada masa itu fungsi Syahbandar mulai berkurang dan hanya berfungsi sebagai Inspeksi Keselamatan Pelayaran.

Berdasarkan  PP.No.11 tahun 1983 
Fungsi Pemerintahan di pelabuhan dipisahkan  dengan fungsi pengusahaan, fungsi Pemerintahan di laksanakan oleh Adpel dan fungsi pengusahaan dilakukan oleh Perum Pelabuhan I s/d IV.

Berdasarkan PP.No.69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan Kepmenhub No.62 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Administrator Pelabuhan Fungsi Kesyahbandaran dilaksanakan oleh seksi Kesyahbandaran yang berada dibawah Bidang Penjagaan dan Penyelamatan. Peran dan fungsi Syahbandar menjadi kabur, karena dilakukan oleh seorang kepala seksi dengan standar kompetensi yang tidak jelas.