Jumat, 12 April 2013

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

PENGATURAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG PERAIRAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

A. Pendahuluan
Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982). Zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan pelabuhan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial. Menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab II, III dan IV Konvensi Hukum Laut 1982, negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan lautteritorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya dan juga dasar laut dan tanah di bawahnya, demikian juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
       Meskipun negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan tersebut, namun negara- negara tersebut dibatasi dengan berbagai kewajiban, antara lain kewajiban menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undan-Undang No. 17 Tahun 1985. Ratifikasi Indonesia terhadap Hukum Laut 1982 ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Mengingat luasnya materi ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka uraian kami fokuskan pada ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, hak lintas alur-alur laut kepulauan Indonesia.
     Ketentuan-ketentuan pokok tersebut di atas diatur dalam (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia; (2) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; (3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan yang ditetapkan ; (4) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  No.38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
     Bagi pengenbangan kerangka hukum laut nasional, pertanyaan mendasar yang kiranya perlu dijawab adalah apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas sudah memberikan pengaturan yang jelas dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Meskipun tampak dari daftar perundang-undangan di atas bahwa Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Konvensi HukumLaut 1982, namun masih ada bebera hal yang belum diatur.
     Disamping itu, Indonesia dihadapkan pada berbagai pelanggaran dan masalah keamanan serta permasalahan lainnya berkaitan dengan belum ditetapkannya perbatasan laut teritorial Indonesia dengan negara-negara tetangga yang menimbulkan berbagai masalah keamanan di laut teritorial Indonesia.

B. Zona-Zona Maritim Menurut Konvensi Hukum Laut 1982
Konvensi HukumLaut 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai zona maritimdengan status hukum yang berbeda-beda. Secara garis besarnya, Konvensi membagai laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan diluar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada  di bawah yuriksi nasional dibagi lagi kedalam zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona -zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang sera hak-hak khusus yang diatur dalam Konvensi.
     Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalam (internal water), perairan kepulauan (archipelagic water) (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (teritorial sea). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenag dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (contigios zone), zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone), dan landas kontinen (continental shelf). Sedangkan, zona-zona maritim yang berda diluar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (high seas) dan kawasan dasar laut internasional (international seabed area).
     Kami akan memfokuskan pembahasan kepada zona-zona maritim yang merupakan perairan nasional di mana negara pantai mempunyai kedaulatan. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatau negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memilki kekuasaan tertingi dalam batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasiona. Pengertian negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya. Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayah nya. Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek, baik positif maupun negatif. Dalam keputusan terhadap kasus Island of Palmas mengenai sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat, Hakim Huber , antar lain menyatakan bahwa.
     "Sovereignty in the relation between state signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right ti exercise therien, to the exclusion of any other state, the fiunction of a state."
       Dari pernyataan di atas tampak bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. Dua ciri tersebut yaitu : pertama, kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara; kedua, kedaulatan menujukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara. Untuk melaksakan kedaulatan, diperlukan yurisdiksi yaitu kewenangan hukum negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) dan harta benda yang berada di wilayahnya. Yurisdiksi mencakup pula kewenangan negara untuk memaksakan agar subjek hukum menaati peraturan (hukum). Yurisdiksi dapat juga diartikan sebagai kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang yang melanggar peraturan perundang- undangan yang dibuat.
     Bertolak dari uraian diatas, maka yurisdiksi ini merupakan refleksi dari kedaulatan negara yang berkaitan erat dengan wilayah negara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai. Berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi di laut perlu dikemukakan bahwa pengaturan zona-zona maritim mempunyai dua tujuan: pertama, menetapkan kewenagan dari negara pantai untuk membuat peraturan (hukum) dan memaksakan agar negara lain dan warga negaranya menaati perturan tersebut; kedua, memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu dari laut. Untuk keperluan pembahasan bagian-bagian tertentu dari laut perlu dibedakan ke dalam zona maritim yang berada dalam yurisdiksi dalam batas lebar 12 mil dan diluar batas 12 mil. Dalam hukum laut diluar batas 12 mil, dikenal jalur tambahan, konsep hak-hak berdaulat negara pantai atas zona ekonomi eksklusif hingga batas 200 mil laut, dan landas kontinen hingga batas 350 mil laut yang masih termasuk dalam batas yurisdiksi nasional.
     Diluar batas yurisdiksi nasional, semua negara mempunyai berbagai kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan dan hak pemamfaatan sumber daya mineral yang terkandung dikawasan dasar laut internasional berdasarkan prinsip-prinsip warisan bersama umat manusia. Rezim-rezim hukum laut internasional mengenai zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan hak pemamfaatan sumber daya alam mineral yang terkandung di kawasan dasar laut internasional akan dibahas dalam bab berikutnya yang akan membicarakan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan negara pantai atas laut teritorial.