Jumat, 12 April 2013

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN HUKUM LAUT

  1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomot 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
  2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  4. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  6. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  8. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
  10. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
  12. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksankan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melaui Alur Laut Kepulauan Indonesia
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  14. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahaun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia
  17.  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  18. Penjelasan Atas Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Convention No.185 Concerning Revising The Seafarers' Indentity Documents Convention, 1985 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Indentitas Pelaut, 1985)
  20. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers' Indentity Documents Convention , 1985 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Indentitas Pelaut, 1985)
  21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
  22. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
  23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
  24. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea ( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
  25. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia Tentang Landas Kontinen Indonesia
  26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
  27. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
  28. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
  29. Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  30. Penjelasan Atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  32. Penjelasan Atas Aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law Of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan  Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
  34. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provision of the United Nation Convention on the Law of Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stock (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Trbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
  35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
  36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif
  37. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitaia Nasional Pengangkatan dan Pemamfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam